Gelombang Aksi
di Depan Kantor BPJS Gorontalo
Gorontalo – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi
Mahasiswa Kesehatan Gorontalo menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor
BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo. Mereka menilai pelayanan BPJS Kesehatan
semakin jauh dari harapan masyarakat.
Dalam orasi yang disampaikan, massa aksi menuntut Kepala BPJS Kesehatan
Cabang Gorontalo segera dicopot dari jabatannya. Menurut mahasiswa,
prosedur berbelit, keterlambatan klaim rumah sakit, hingga penolakan pelayanan
menjadi bukti nyata buruknya manajemen BPJS di daerah.
Kritik Keras
dari Aliansi Mahasiswa
Koordinator aksi, Madjid Mustaki, menyampaikan bahwa BPJS seharusnya
menjadi penopang layanan kesehatan, bukan justru menjadi penghambat.
“Banyak pasien ditolak dengan alasan administrasi. Klaim rumah sakit pun
tertunda hingga berbulan-bulan. Ini menunjukkan kegagalan Kepala BPJS dalam
menjalankan tugasnya,” tegas Arif.
Tuntutan Utama Aliansi Mahasiswa Kesehatan
Dalam aksinya, mahasiswa membawa
sejumlah tuntutan penting:
- Mendesak
pencopotan Kepala BPJS Kesehatan Gorontalo.
- Melakukan
evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan BPJS.
- Menuntut
transparansi anggaran dan percepatan klaim rumah sakit.
- Meninjau kembali 144 Jenis Penyakit yang tidak di tanggung oleh BPJS
- Menjamin
hak masyarakat dalam akses kesehatan tanpa hambatan birokrasi.
- Mereview
kembali status rumah sakit yang terkesan dipaksa oleh pihak BPJS
menandatangani Adendum Perjanjian Kerja Sama. Pasalnya,
adendum tersebut mengharuskan pengklaiman layanan turun satu tingkat dari
tipe kelas sebelumnya, padahal Kemenkes RI telah mengeluarkan surat
tertulis bahwa rumah sakit tersebut tidak mengalami penurunan Tipe RS.
Aksi Berlanjut
ke Gedung DPRD Gorontalo
Setelah dari Kantor BPJS, massa aksi bergerak ke Gedung DPRD Provinsi
Gorontalo yang lokasinya berdekatan.
Perwakilan mahasiswa diterima langsung oleh Bapak La Ode Haimudin,
salah satu pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo. Dalam sambutannya, ia menegaskan
komitmen DPRD untuk menindaklanjuti persoalan ini.
“Kami akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada hari senin 15 September 2025 dengan
menghadirkan instansi terkait, mulai dari Kadinkes Provinsi Gorontalo, para
Direktur RS se-Provinsi Gorontalo, pihak BPJS Kesehatan, perwakilan organisasi
profesi, hingga Aliansi Mahasiswa Kesehatan. Semua akan duduk bersama untuk
mencari solusi terbaik,” jelas La Ode Haimudin.
Mahasiswa menyambut positif langkah DPRD tersebut, tetapi menegaskan mereka
akan terus mengawal proses ini hingga ada hasil konkret.
Dukungan dari
Masyarakat
Tak hanya mahasiswa, masyarakat juga memberikan dukungan kuat dalam aksi
ini. Banyak warga hadir untuk menyampaikan keluhan mereka terhadap pelayanan
BPJS.
Seorang warga Tukang Bentor yang enggan di sebutkan Namanya, mengaku
pernah ditolak saat ingin berobat karena persoalan administrasi.
“Kami hanya ingin berobat dengan tenang, tapi kenyataannya BPJS mempersulit. Saya sepakat dengan mahasiswa, Kepala BPJS harus diganti,” ujarnya.
Harapan ke Depan
Aksi damai mahasiswa kesehatan Gorontalo ini menjadi tanda bahwa publik
tidak lagi bisa mentolerir buruknya pelayanan BPJS. Rencana RDP yang digagas
DPRD diharapkan menjadi langkah nyata menuju perbaikan layanan kesehatan di
Gorontalo.
Tekanan publik semakin menguat, dan bola kini berada di tangan pemerintah
pusat. Evaluasi total diperlukan agar BPJS kembali ke fungsinya: melayani
masyarakat secara adil, cepat, dan profesional.
Posting Komentar